Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri. Foto: Oji/nvl

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengingatkan Indonesia perlu mengalokasikan dana APBN disertai komitmen tinggi dari kementerian lintas sektoral untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Salah satu unsur yang penting dalam mengimplementasikan ini adalah melalui dukungan kebijakan lintas sektoral, sehingga political will menjadi sangat penting," kata Dyah Roro saat berbicara dalam diskusi Net Zero Summit 2021 yang diadakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) secara virtual.

Dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Rabu (21/4/2021), menurut Dyah Roro, sudah waktunya Indonesia fokus terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan unsur-unsur SDGs.

Seiring dengan gagasan tersebut, ia memaparkan komitmen yang selama ini dijalankan Komisi VII DPR dengan masuknya RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Prolegnas 2021, dengan harapan dapat mendorong transisi ke energi bersih.

"Ini merupakan wujud dalam merealisasikan berbagai SDGs di antaranya SDG 7 Affordable and Clean Energy dan SDG 13 Climate Action,” katanya. Dyah Roro memandang Net Zero, yang merupakan upaya meniadakan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia melalui berbagai upaya salah satunya carbon storage, perlu direalisasikan pada 2050.

Menurut dia, hal tersebut wajib dilakukan agar dapat mencapai target peningkatan temperatur global rata-rata di bawah 1,5 celsius. "Jika target tersebut tidak dapat dicapai, maka manusia akan mengalami kiamat di permukaan bumi, yang tentu merupakan masa depan yang sangat sulit untuk dilalui," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Dyah Roro berpendapat Indonesia perlu mengedepankan pertumbuhan ekonomi bangsa karena memiliki potensi menjadi negara ekonomi terbesar ke-5 dunia pada 2045, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen. Namun, tambahnya, kemajuan tersebut perlu diiringi dengan aspek lingkungan hidup, karena manfaat pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dirasakan jika bumi tidak layak huni.

Diskusi Net Zero Summit dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, ekonom senior yang juga guru besar lingkungan Emil Salim, dan Chairman FPCI Dino Patti Djalal. (sf)